Editor : Kadir Tanniewa
POLEWALI MANDAR, Kunitik.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menegaskan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus menjadi salah satu arah utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar, Rabu, (1/4/2026).
Dalam sambutannya, Fahry menegaskan, Pokir DPRD merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses, kunjungan kerja, serta rapat dengar pendapat yang dilakukan legislatif di seluruh wilayah daerah pemilihan.
Aspirasi tersebut kemudian dihimpun, ditelaah, dan disinkronisasi dengan rancangan prioritas pembangunan daerah dan selanjutnya dirumuskan menjadi Pokir sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan RKPD Polewali Mandar 2027.
Menurutnya, perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan program yang bersifat administratif. DPRD juga menyoroti masih adanya pembatasan usulan masyarakat dalam sistem SIPD yang dinilai berpotensi membatasi aspirasi masyarakat.
DPRD menilai usulan masyarakat seharusnya tidak dibatasi, melainkan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan anggaran, sehingga program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam Pokir DPRD 2027, terdapat beberapa fokus utama pembangunan daerah, di antaranya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan layanan publik, peningkatan produktivitas sektor unggulan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.
DPRD menilai persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Polewali Mandar, sehingga diperlukan langkah strategis seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha kreatif berbasis potensi lokal masyarakat.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan akses komunikasi.
Pada sektor ekonomi, DPRD mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian dan komoditas unggulan daerah melalui penyediaan sarana produksi, penyuluhan, serta kemudahan akses usaha bagi petani dan pelaku usaha lokal.
Sementara pada sektor lingkungan hidup, DPRD menilai pembangunan harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, termasuk penanganan banjir, longsor, abrasi, kawasan kumuh, serta rumah tidak layak huni.
Ketua dewan juga menyampaikan Pokir 2027 mencakup ratusan usulan kegiatan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Diharapkan dapat diakomodasi dalam RKPD dan penganggaran daerah.
Ia berharap Musrenbang RKPD ini mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, penguatan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
DPRD berharap seluruh proses perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mampu membawa Polewali Mandar menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing di masa mendatang. (red)
