MATENG, Kunitik.com – Suasana khidmat menyelimuti Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah pada Senin (26/01/2026), saat jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026. Kegiatan yang menjadi agenda strategis tahunan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfopers) Kabupaten Mamuju Tengah, Hajai, S.Pd., M.M.Pd, yang mewakili instansinya dalam prosesi penting tersebut
Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan simbol komitmen seluruh pimpinan OPD untuk mengimplementasikan program kerja yang telah direncanakan secara terukur dan bertanggung jawab. Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menekankan bahwa dokumen ini akan menjadi pijakan utama dalam mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) di setiap dinas. Pakta Integritas untuk Transparansi dan Akuntabilitas.
Usai menandatangani dokumen, Kepala Diskominfopers Mamuju Tengah, Hajai, menyampaikan makna mendalam dari lembaran perjanjian yang baru saja ia tandatangani. Baginya, perjanjian ini lebih dari sekadar target angka; ia adalah "pakta integritas" yang mengikat seluruh jajarannya.
“Perjanjian Kinerja ini adalah komitmen moral dan profesional kami. Bukan sekadar seremoni administratif, tetapi dokumen ini menjadi fondasi bagi kami untuk memastikan setiap proses tata kelola pemerintahan di lingkungan Diskominfopers berjalan dengan prinsip transparan dan akuntabel,” tegas Hajai kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa di era digital saat ini, akuntabilitas tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga sejauh mana publik dapat mengakses dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Kami di Diskominfopers memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan penyebaran informasi. Karena itu, kami berkomitmen penuh untuk mendukung penguatan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik di seluruh Kabupaten Mamuju Tengah,” imbuhnya.
Fokus pada Kualitas Layanan Informasi dan SPBE
Dalam paparannya, Hajai merinci sejumlah target utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Diskominfopers tahun 2026. Salah satu prioritas tertinggi adalah peningkatan signifikan pada kualitas layanan informasi publik. Target ini tidak hanya menyasar pada layanan di tingkat dinas, tetapi juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih responsif dalam menyediakan data dan informasi kepada masyarakat.
“Kami menargetkan terwujudnya peningkatan indeks kualitas informasi publik. Masyarakat harus mudah mengakses data pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tidak ada lagi ruang gelap dalam penyampaian informasi pembangunan,” ujar Hajai.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Diskominfopers Mamuju Tengah bertekad untuk menjadi katalis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif melalui digitalisasi. Langkah ini mencakup optimalisasi infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi.
“Kami siap menjalankan mandat ini. Dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja, kami telah menyusun strategi untuk memastikan bahwa layanan digital di Mamuju Tengah tidak hanya berjalan, tetapi juga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antar instansi akan kami perkuat agar tercipta ekosistem digital yang terintegrasi,” jelas Hajai.
Menatap Satu Tahun ke Depan
Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini menjadi titik tolak bagi Diskominfopers Mamuju Tengah untuk bekerja lebih keras lagi. Hajai berharap, dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajarannya, target-target yang telah disepakati dapat terealisasi dengan optimal, sehingga mampu menjawab kebutuhan warga Mamuju Tengah akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan modern.
“Kami ingin masyarakat merasakan dampaknya. Bahwa pemerintah hadir tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui kemudahan akses informasi dan layanan digital yang berkualitas. Itulah wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang responsif,” pungkasnya.
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri oleh para kepala OPD, staf ahli, serta perwakilan dari inspektorat daerah yang turut m
engawal jalannya prosesi penandatanganan. (*/jml)
