MAMASA, Kunitik.com -- Rehab rumah jabatan (Rujab) Bupati Mamasa yang dilakukaan beberapa waktu setelah dilantik menjadi kepala daerah masih terus menjadi issu yang hangat didiskusikan.
Pantauan awak media, issu tersebut menjadi bahan diskusi disejumlah grub-grub whatsapp masyarakat Mamasa.
Bukan tanpa sebab, simpang-siur keberadaan program tersebut dalam naskah APBD Mamasa 2025 yang antara ada dan tiada, serta transparansi sumber anggaran yang digunakan menjadi pemantik perbincangan.
Anehnya, sejumlah legislator DPRD Mamasa yang coba dihubungi awak media sejak 6-9 Juni, memilih bungkam dan saling lempar tanggung jawab.
Saat wakil rakyat itu dihubungi awak media via pesan whatsapp, ada yang hanya tercentang dua yang berarti pesan telah tersampaikan namun tak dibaca, ada yang centang dua warna biru yang berarti pesan telah dibaca dan ada yang membalas upaya konfirmasi namun terkesan hanya formalitas belaka.
Bahkan ada wakil rakyat yang membalas enggan berkomentar karena tidak berada di komisi mitra tempat pelaksana teknis kegiatan tersebut.
"Sulit berkomen bossku karena bukan komisiku. Kita tidak tahu apa masuk dalam DPA pokok atau baru masuk dalam DPA Pergeseran," jawab salah seorang legislator yang dikonfirmasi, Jumat (6/6).
Jawaban serupa juga dilontarkan wakil rakyat yang lain saat dimintai keterangan. Ia hanya menyebutkan dua nama yang menurutnya berkompeten untuk memberikan keterangan.
"Datanya ada di pak Mihos, Sekretaris Komisi. Coba Pak Yohanis Karatung," balas anggota DPRD Mamasa yang juga enggan memberi jawaban pasti.
Menjadi pertanyaan masyarakat ketika wakil rakyat saja tidak tahu menahu soal anggaran rehab Rujab bupati tersebut. Padahal, para wakil rakyat itu adalah pihak yang membahas APBD Pokok Mamasa tahun 2025.
Tentunya, sedikit banyaknya dalam fungsi dan peran mereka sebagai legislator harusnya mengetahui pos-pos anggaran yang tertuang dalam APBD Pokok Mamasa.
Terlebih, issu rehab Rujab tersebut telah menjadi issu publik Mamasa yang mestinya menjadi perhatian para wakil rakyat dengan status terhormat.
Sebelumnya diberitakan bahwa pekerjaan penimbunan kolam dan pembangunan pintu gerbang Rujab Bupati Mamasa telah selesai dikerjakan.
Sementara itu, anggaran pembangunan pintu gerbang dan penimbunan kolam Rujab Bupati Mamasa tidak termuat dalam APBD Pokok yang telah disahkan DPRD Mamasa dan telah melalui proses asistensi oleh Gubernur Sulawesi Barat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Mamasa, Heri Kurniawan bahwa anggaran pembangunan untuk Rujab tersebut baru akan dimasukkan kedalam anggaran pergeseran setelah efisiensi anggaran dilakukan.
"Pembangunan Rujab, apakah Rujab bupati atau wakil bupati, itu dari hasil efisiensinya kami kemarin (efisiensi anggaran, red)," terangnya saat diminta konfirmasi pada Selasa, (3/6).
Artinya kegiatan tersebut telah dikerjakan sebelum adanya kejelasan sumber pembiayaan kegiatan.
Tentu menjadi pertanyaan publik adalah seberapa mendesak pembenahan rujab itu??? Jika dibandingkan dengan utang devisit, Siltap Aparat Desa yang belum dibayarkan, honor dan gaji tenaga kesehatan, serta utang kepada BPJS yang menyebabkan banyak BPJS masyarakat yang belum aktif. (klp)
