| Editor : Kadir M. Tanniewa
JAKARTA, Kunitik.com -- Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 10.15 WIB.
Setelah itu, ia menyerahkan surat serupa kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan keputusan berhenti atas permintaan sendiri ini diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa, negara, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada alasan spesifik lain yang dicantumkan dalam surat tersebut.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah dinamika politik serta polemik terkait dokumen pendidikan yang berujung pada desakan politik serta proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Momen perpisahan berlangsung haru. Selepas konferensi pers di Istana, Gibran membungkukkan badan untuk menyalami Prabowo dan terdengar mengucapkan permintaan maaf. Prabowo membalas dengan menepuk lembut punggung serta kedua pundak Gibran, lalu memeluknya erat selama beberapa detik.
Prabowo menyatakan menerima pengunduran diri tersebut dengan berat hati. Ia menghormati serta mendukung keputusan Gibran yang dinilainya menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan berjiwa negarawan.
Prosesi itu turut disaksikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Usai merampungkan proses administrasi ke MPR RI, Gibran juga menemui dan berpamitan secara langsung kepada para relawan di Istana Wapres, serta berpelukan haru dengan jajaran pimpinan MPR, relawan, dan pegawai di lingkungan Istana Wakil Presiden.
Dengan penyerahan surat tersebut, posisi Wakil Presiden dinyatakan kosong secara konstitusional. Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai aturan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih wakil presiden baru berdasarkan usulan dua nama calon dari Presiden. (tim)
